Pemuda Harus Turun Tangan Berantas Korupsi

Pemuda menjadi bagian penting dalam perubahan sosial. Setidaknya, sejumlah peristiwa sejarah, dilakukan oleh para pemuda. Mulai dari Sumpah Pemuda, hingga reformasi. Karena itu, optimalisasi peran pemuda, juga harus diberdayakan dalam melawan korupsi.

Hal ini yang disampaikan Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Komisi pemberantasan Korupsi (Dikyanmas KPK) Sujanarko di Gedung KPK, Rabu (20/1) di hadapan Komunitas Turun Tangan. Sujanarko melanjutkan, pemuda yang biasanya tergabung dalam komunitas harus menjaga integritas dan independensinya.

“Indonesia yang berintegritas, ketika seluruh masyarakat Indonesia turun tangan ke hal-hal yang baik,” katanya.

Komunitas Turun Tangan diisi oleh basis anak-anak muda yang merupakan aktivis kampus yang membentuk gerakan kerelawanan untuk mendorong masyarakat peduli dan terlibat aktif dalam perubahan sosial yang positif. Komunitas ini juga bercita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang memiliki pemimpin-pemimpin bersih dan berkompeten.

Dalam kesempatan itu, Turun Tangan menyampaikan ratusan surat harapan yang ditulis masyarakat terhadap lembaga antirasuah ini. Koordinator Turun Tangan Herry Dharmawan mengatakan surat itu merupakan cerminan harapan masyarakat dari lima kota, yaitu Jakarta, Bandung, Banjarmasin, Medan dan Malang.

Herry mengatakan saat ini, harapan masyarakat masih tinggi pada KPK. Hal itu terbukti dari jumlah surat yang berhasil dihimpun, yang kemudian dimasukkan ke kotak harapan #IndonesiaUntukKPK.

“KPK harus tahu bahwa rakyat masih percaya, kepercayaan itu tidak boleh dikhianati dengan terbawa pada kepentingan politik penguasa,” ujar Herry.

Pengumpulan surat harapan kepada KPK dilakukan pada Desember 2015 lalu dalam rangka memperingati  Hari Anti Korupsi Internasional yang jatuh setiap 9 Desember dan menyambut terpilihnya Ketua KPK Jilid IV. Pergantian kepemimpinan KPK merupakan salah satu momentum diharapkan dapat menyadarkan semua pihak bahwa perlawanan terhadap kejahatan korupsi harusnya menjadi gerakan semesta.

KPK mengapresiasi upaya itu. Sujanarko berharap, dukungan semacam ini bisa menjadi energi baru bagi lembaga dalam menjalankan amanah rakyat. “Ke depan, kami berharap Turun Tangan juga mampu mengawal agenda antikorupsi,” ujarnya

sumber : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

K-PK Soroti Dinkes Aceh Utara

*Kepala DinKes bungkam Informasi, di duga korupsi.

Aceh Utara, K-PK - Seharusnya sebagai Dinas Kesehatan (DinKes) Aceh Utara memberikan pelayanan yang terbaik kepada publik melalui sarana dan fasilitas di puskesmas ataupun puskesmas pembantu (Pustu-Red.). Bukan malah sebaliknya menelantarkan puskesmas dan pustu. Hal itulah yang terjadi di dinkes menyangkut anggaran tentang pengadaan, perencanaan sarana dan prasarana untuk puskesmas/Pustu se-Kabupaten Aceh Utara.

Terciumnya Indikasi Korupsi di DSI Kab. Aceh Utara

Foto : Tgk Muhammad Idris
Kepala Dinas Syari’at Islam Kab. Aceh Utara

* Dayah dan Balai Pengajian Jadi Korban

Aceh Utara, KPK

Diduga Dinas Syariat Islam telah memotong anggaran untuk pembangunan Sarana dan Prasarana Dayah/Balai Pengajian yang dananya bersumber dari Dana Otonomi Khusus (Otsus) Tahun Anggaran 2014 yang diamprah melalui APBK, berdasarkan data pelaporan keuangan DSI tahun 2014 tertera nama-nama Balai Pengajian/Dayah yang menerima dana bantuan dari dana otsus termasuk besaran jumlah dana yang diplot, berdasarkan data pelaporan keuangan tersebut, tim investigasi Media K-PK melakukan penelusuran ke sejumlah Balai Pengajian/Dayah untuk mencari informasi tentang kepastian dana bantuan yang dimaksud.

Kejati Aceh Masih Tutup Informasi Kasus Damkar Rp16,89 M

KASI Penerangan Hukum dan Humas Kejati Aceh, Amir Hamzah, mengaku tim penyidik belum memproses penyelidikan terhadap pengadaan mobil pemadam kebakaran senilai Rp 16,8 Miliar yang diduga berbau korupsi. "Sampai saat ini belum kita proses dan sejauh ini saya belum bisa berkomentar apapun terkait masalah ini," ujar Amir Hamzah kepada ATJEHPOSTco via telepon seluler, Banda Aceh, Selasa siang, 30 September 2014.

Korupsi dalam Pandangan Islam

Menengok keadaan saat ini, betapa banyak orang yang melakukan perbuatan yang amat tercela ini. Bahkan hampir kita dapati dalam semua lapisan masyarakat, dari masyarakat yang paling bawah, menengah sampai kalangan atas. Khalayak pun kemudian menggolongkan para pelaku korupsi ini menjadi berkelas-kelas. Mulai koruptor kelas teri sampai kelas kakap.

Berkas Dugaan Korupsi Dinas Cipta Karya Kab.Aceh Utara Rp 13 M Akan Diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi

Aceh Utara, K-PK
Berkaitan dengan berita yang dimuat sebelumnya tentang dugaan korupsi dana Otsus Tahun 2014 tentang pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat untuk kaum dhuafa sebesar Rp 13.240.500.000,-(Tiga belas milyar dua ratus empat puluh juta rupiah) setelah perubahan pada edisi 159 tahun ke-8 terbitan tanggal 25 November sampai dengan 10 Desember 2014 oleh Dinas