">
13 September 2013
Warga Juga Mendesak SBY Segera Sahkan Provinsi ABAS
Foto : Massa dari Aliansi Masyarakat Peduli NKRI membakar poster/foto Wali Nanggroe Malik Mahmud dan bendera Aceh, bintang bulan dalam aksi di Bundaran Pelor Meulaboh, Aceh Barat, Kamis (12/9). Mereka menolak lembaga Wali Nanggroe dan bendera Aceh serta mendesak pemerintah segera mensahkan Provinsi ABAS.
* Massa Desak Sahkan Provinsi Abas
MEULABOH - Wali Nanggroe yang akan dikukuhkan maupun Bintang Bulan yang sudah ditetapkan DPRA sebagai bendera Aceh, masih saja diprotes oleh sekelompok massa di Meulaboh, Aceh Barat, Kamis (12/9) kemarin. Dalam aksi itu, massa bahkan membakar dua lembar poster/foto Pemangku Wali Nanggroe, Malik Mahmud dan dua lembar bendera Bintang Bulan.
Massa yang berunjuk rasa itu mengatasnamakan dirinya sebagai Aliansi Masyarakat Peduli NKRI. Mereka melancarkan aksi sekira pukul 10.00 WIB di Bundaran Simpang Pelor Meulaboh atau tepatnya di depan Gedung DPRK Aceh Barat. Aksi itu diramaikan dengan konvoi becak motor dari arah Suak Indrapuri dengan mengusung bendera Merah Putih. Mereka mengelilingi sejumlah ruas jalan di dalam kota. Setelah berkonvoi, massa meneriakkan yel-yel dan menolak dua hal, yakni Wali Nanggroe dan bendera Bintang Bulan sebagai bendera Aceh.
Selain itu, massa mendesak pemerintah pusat, termasuk DPR RI, agar mempercepat pengesahan Provinsi Aceh Barat Selatan (Abas).
Dalam orasinya, koordinator aksi, Taufiq juga menyampaikan bahwa masyarakat pantai barat selatan Aceh, keberatan terhadap rencana kedatangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Aceh jika tujuannya untuk melantik Wali Nanggroe.
Ia menambahkan, keberadaan Lembaga Wali Nanggroe hanyalah untuk kepentingan orang atau kelompok tertentu saja. Apabila Presiden SBY tetap melantik atau mengukuhkan Malik Mahmud sebagai Wali Nanggroe, maka masyarakat pantai barat selatan Aceh akan berbondong-bondong ke Banda Aceh memprotes rencana tersebut.
Menurut Taufiq, keberadaan Wali Nanggroe justru merugikan kesatuan Aceh, apalagi banyak daerah yang menolaknya. Demikian juga halnya dengan bendera Bintang Bulan jika tetap dipertahankan sebagai bendera Aceh. “Karena itu, pemerintah harus menolak keberadaan bendera tersebut,” imbuhnya.
“Kami juga akan mengelar aksi yang lebih besar lagi bila Presiden SBY jadi melantik Wali Nanggroe tanggal 20 September nanti,” teriaknya.
Taufiq menambahkan, keberadaan Provinsi Abas sudah lama dinanti-nantikan oleh masyarakat pantai barat selatan Aceh, sehingga pemerintah pusat harus memacu pengesahannya dan tidak boleh ditunda-tunda lagi. “Dengan lahirnya Provinsi Abas, maka masyarakat di pantai barat-selatan Aceh tak perlu diatur lagi oleh ‘orang-orang mereka’,” kata Taufiq tanpa merinci orang mana yang dia maksud.
Seusai orasi disampaikan oleh beberapa pengunjuk rasa, mereka membakar bendera Bintang Bulan dan dua poster/foto Pemangku Wali Nanggroe, Malik Mahmud. “Dia itu bukan cucu raja. Saya inilah yang cucu raja. Kenapa mau orang Aceh ditipu?” kata Taufiq selaku Panglima Pembela Tanah Air (PETA) Aceh Barat. Setelah berorasi sekitar satu jam, massa pun membubarkan diri.
Foto : Massa dari Aliansi Masyarakat Peduli NKRI membakar poster/foto Wali Nanggroe Malik Mahmud dan bendera Aceh, bintang bulan dalam aksi di Bundaran Pelor Meulaboh, Aceh Barat, Kamis (12/9). Mereka menolak lembaga Wali Nanggroe dan bendera Aceh serta mendesak pemerintah segera mensahkan Provinsi ABAS.
* Massa Desak Sahkan Provinsi Abas
MEULABOH - Wali Nanggroe yang akan dikukuhkan maupun Bintang Bulan yang sudah ditetapkan DPRA sebagai bendera Aceh, masih saja diprotes oleh sekelompok massa di Meulaboh, Aceh Barat, Kamis (12/9) kemarin. Dalam aksi itu, massa bahkan membakar dua lembar poster/foto Pemangku Wali Nanggroe, Malik Mahmud dan dua lembar bendera Bintang Bulan.
Massa yang berunjuk rasa itu mengatasnamakan dirinya sebagai Aliansi Masyarakat Peduli NKRI. Mereka melancarkan aksi sekira pukul 10.00 WIB di Bundaran Simpang Pelor Meulaboh atau tepatnya di depan Gedung DPRK Aceh Barat. Aksi itu diramaikan dengan konvoi becak motor dari arah Suak Indrapuri dengan mengusung bendera Merah Putih. Mereka mengelilingi sejumlah ruas jalan di dalam kota. Setelah berkonvoi, massa meneriakkan yel-yel dan menolak dua hal, yakni Wali Nanggroe dan bendera Bintang Bulan sebagai bendera Aceh.
Selain itu, massa mendesak pemerintah pusat, termasuk DPR RI, agar mempercepat pengesahan Provinsi Aceh Barat Selatan (Abas).
Dalam orasinya, koordinator aksi, Taufiq juga menyampaikan bahwa masyarakat pantai barat selatan Aceh, keberatan terhadap rencana kedatangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Aceh jika tujuannya untuk melantik Wali Nanggroe.
Ia menambahkan, keberadaan Lembaga Wali Nanggroe hanyalah untuk kepentingan orang atau kelompok tertentu saja. Apabila Presiden SBY tetap melantik atau mengukuhkan Malik Mahmud sebagai Wali Nanggroe, maka masyarakat pantai barat selatan Aceh akan berbondong-bondong ke Banda Aceh memprotes rencana tersebut.
Menurut Taufiq, keberadaan Wali Nanggroe justru merugikan kesatuan Aceh, apalagi banyak daerah yang menolaknya. Demikian juga halnya dengan bendera Bintang Bulan jika tetap dipertahankan sebagai bendera Aceh. “Karena itu, pemerintah harus menolak keberadaan bendera tersebut,” imbuhnya.
“Kami juga akan mengelar aksi yang lebih besar lagi bila Presiden SBY jadi melantik Wali Nanggroe tanggal 20 September nanti,” teriaknya.
Taufiq menambahkan, keberadaan Provinsi Abas sudah lama dinanti-nantikan oleh masyarakat pantai barat selatan Aceh, sehingga pemerintah pusat harus memacu pengesahannya dan tidak boleh ditunda-tunda lagi. “Dengan lahirnya Provinsi Abas, maka masyarakat di pantai barat-selatan Aceh tak perlu diatur lagi oleh ‘orang-orang mereka’,” kata Taufiq tanpa merinci orang mana yang dia maksud.
Seusai orasi disampaikan oleh beberapa pengunjuk rasa, mereka membakar bendera Bintang Bulan dan dua poster/foto Pemangku Wali Nanggroe, Malik Mahmud. “Dia itu bukan cucu raja. Saya inilah yang cucu raja. Kenapa mau orang Aceh ditipu?” kata Taufiq selaku Panglima Pembela Tanah Air (PETA) Aceh Barat. Setelah berorasi sekitar satu jam, massa pun membubarkan diri.
sumber : Kabar ACEH
