Topeng Zikir Sambut Pendemo

Banda Aceh - Kebiasaan Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah dan Wakilnya, Muzakir Manaf tak pernah menyambut pendemo di Kantor Gubernur, tak membuat mahasiswa dan aktivis LSM kehilangan akal. Dua di antara 30-an demonstran yang menggelar aksi demo ke Kantor Gubernur Aceh, Selasa kemarin langsung mengenakan topeng mirip Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf, lalu ‘pasangan’ ini berdiri
berdampingan seolah-olah sedang menerima dan berdialog dengan massa.
Aksi demo ke Kantor Gubernur Aceh, Selasa 7 Januari 2013 melibatkan mahasiswa dan aktivis LSM yang menamakan diri Koalisi Rakyat Aceh Menggugat (Karam). Mereka tiba di Kantor Gubernur sekitar pukul 11.20 WIB mengusung spanduk dan poster berisi kritikan terhadap Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Zaini Abdullah-Muzakir Manaf (Zikir). Demonstran berasal dari 13 lembaga mahasiswa dan LSM. Tulisan di poster antara lain: “Perjuangan untuk kepentingan dinasti. Gubernur Aceh versi Ratu Atut dan Gubernur Aceh lindungi koruptor.
Dalam orasi secara bergantian, massa mendesak Gubernur dan Wagub Aceh mundur saja dari jabatan karena selama hampir dua tahun memimpin Aceh sudah terbukti gagal. “Faktanya, APBA 2013 dengan total Rp 12,6 triliun tak mampu diimplikasikan dengan baik untuk pembangunan berkelanjutan. Ini terjadi karena sebagian besar SKPA yang dilantik adalah kolega dekat Gubernur Aceh. Sehingga tak heran banyak dari SKPA tak mampu bekerja secara profesional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh,” teriak Koordinator Aksi, Novrizal Juanda.  
Orator lainnya, Zulfikar Muhammad yang juga Direktur Eksekutif NGO HAM Aceh mengatakan, bukti lain tentang politik dinasti Pemerintah Aceh tak hanya merebut kekuasaan melalui SKPA, tetapi juga membentuk lembaga lain, seperti Badan Penguatan Perdamaian Aceh (BP2A), bahkan berani menganggarkan APBA hampir Rp 80 miliar pada 2013 dan kembali menganggarkan Rp 80 miliar dalam RAPBA 2014 untuk lembaga tersebut.
“Padahal lembaga ini sama sekali belum ada qanun. Kalau memang benar-benar ingin memperhatikan korban konflik, mantan kombatan GAM, mantan tapol dan napol Aceh, maka anggarkan saja dana itu melalui dinas terkait untuk pengelolaannya. Jadi dana itu tak habis untuk gaji kolega-koleganya itu di BP2A yang sebelumnya bernama Badan Reintegrasi Aceh (BRA) ini,” tegas Zulfikar.

Lebih bobrok
Selanjutnya, giliran Koordinator Gerakan Antikorupsi (GeRAK) Aceh, Askhalani berorasi. Sebelum berorasi, ia terlebih dahulu meminta izin kepada pendemo bertopeng Zaini dan Muzakir. “Izin Abua Zaini dan Mualem (panggilan akrab Gubernur dan Wakil Gubernur). Saya meminta izin ini karena saya adalah pejabat SKPA yang saudara angkat karena masih ada hubungan kolega dan karena telah berbuat untuk memenangkan saudara ketika kampanye dulu,” kata Askhalani disambut tepuk tangan rekan-rekannya. Adegan itu berlangsung di depan pasukan Satpol PP yang terlihat seakan-akan mengawal pasangan ‘Zikir’.
Menurut Askhalani, Zaini tak sanggup lagi pemimpin dibuktikan Pemerintahan Aceh kini lebih bobrok dari sebelum-sebelumnya, termasuk dalam hal pejabat korupsi, seperti terjadi di Satpol PP dan WH Aceh atas kasus pemotongan honor 1.000 anggota Satpol PP dan WH sebesar Rp 650.000 per orang dan dugaan korupsi miliaran rupiah dalam proyek pengadaan 98 traktor di Distan Aceh. “Maka silakan mundur saja. Apalagi selama ini Gubernur dan Wagub sudah lama sekali tak masuk kantor, tetapi memilih berkantor di pendopo. Doto Zaini sudah uzur, silakan istirahat saja sambil beribadah. Masih banyak orang muda lebih cerdas dan bisa memimpin,” teriak Askhalani.
Koordinator Presidium GeRAK Pusat, Akhiruddin Mahjuddin juga ikut berorasi.  Ia mempertanyakan realisasi 21 janji kampanye Zikir, termasuk janji pemberian dana Rp 1 juta per KK dari dana migas. “Fakta sekarang Rp 500.000 per orang untuk bantuan usaha yang diminta warga baru-baru ini saja tak sanggup dipenuhi, bahkan tiga warga masih ditahan hingga kini gara-gara menuntut Rp 500.000 karena dituduh merusak Kantor Gubernur. Pemerintahan seperti ini harus dilawan,” tegas Akhiruddin.
Sekitar pukul 12.30 WIB, massa dikawal polisi dan Satpol PP dan WH Aceh bubar. Jangankan Gubernur dan Wagub, pejabat lainnya di Kantor Gubernur juga tak ada yang menjumpai pendemo, kecuali topeng berwajah Zikir.

isu yang diusung demonstran
* Mendesak Gubernur dan Wagub Aceh mundur karena dinilai gagal memimpin Aceh
* APBA 2013 sebesar Rp 12,6 triliun tak mampu diimplikasikan dengan baik untuk pembangunan berkelanjutan
* Sebagian besar pejabat SKPA adalah kolega dekat Gubernur Aceh
* Dinasti Pemerintah Aceh tak hanya merebut kekuasaan melalui SKPA tetapi juga membentuk lembaga lain seperti BP2A
* Gubernur dan Wagub sudah lama tak masuk kantor tetapi lebih memilih berkantor di pendopo
* Janji kampanye Zikir tak kunjung direalisasikan.

sumber : Serambi Indonesia

Tweet