Pembagian Bot Nelayan Labar Diduga Tidak Transparan

Tapak Tuan -  Pemberian bantuan kapal motor (bot) sarana penangkapan ikan dari Pemerintah Aceh, dinilai tidak transparan. Pasalnya, sejumlah kelompok nelayan di Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan (Asel) yang mengajukan proposal tidak mendapat bantuan, malah kelompok nelayan lain yang disinyalir  tidak mengajukan proposal menerima realisasi bantuan tersebut.
Hal tersebut diutarakan Bendahara kelompok nelayan Jasa Laot Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan, J
umari Abbas (Muad) kepada sejumlah wartawan dalam konfrensi pers dikediamannya, Sabtu (11/1).
Disebutkan, pihaknya sangat menyayangkan atas tidak transparannya Pemerintah dalam memberikan bantuan kepada masyarakat. “Seharusnya pemerintah bisa lebih transparan dalam memberikan bantuan kalau memang ingin mensejahterakan rakyatnya,” kata Muad.
Menurutnya, bantuan tersebut tidak tepat sasaran sebab selain alokasinya salah, pihaknya juga menilai pemberian bantuan tersebut ada permainan oknum-oknum tertentu.
“Jika pemerintah berlaku adil, maka pemerintah harus memberikan bantuan tersebut kepada pihak yang benar-benar membutuhkan yang selama ini telah berusaha keras dalam pengurusannya,” sebut Muad.
Terkait masalah itu, lanjut Muad, pihaknya untuk sementara akan menahan dua unit bot kapasitas 40 GT dengan anggaran 4 milyar lebih tersebut, menunggu ada penjelasan dari pihak terkait.
“Bot yang sudah siap digunakan itu untuk sementara kami tahan, bila memang bot itu bukan untuk kami, maka kami dengan sangat berharap kepada pemerintah untuk memberikan satu unit bot tersebut kepada kelompok nelayan kami selaku pengaju permohonan,” tegas Muad.
Sementara itu, salah seoarang anggota tim pemenangan Zaini Abdullah-Muzakir Manaf (ZIKIR) pada Pemilukada lalu, Hermansyah alias Herman Kobra saat dimintai keterangan oleh sejumlah wartawan terkait masalah itu mengakatan, pihaknya sangat berharap kepada pemerintah untuk lebih transparan, mengingat ZIKIR merupakan harapan masyarakat Aceh.
“Kita khawatir, ketika Pemerintah Aceh tidak tanggap dengan keadaan riil di lapangan, akan berpengaruh pada penentuan kebijakan di tingkat bawah,” sebut Herman.
Lebih lanjut disebutkan, situasi dan kondisi di lapangan saat ini sedikit menegangkan, sebab sejumlah anggota kelompok nelayan merasa tidak percaya dengan kebijakan pemerintah.
“Kita harapkan pemerintah dalam hal ini dinas terkait harus meninjau ulang, jika memang bantuan ini untuk memakmurkan masyarakat nelayan Aceh khususnya di Kecamatan Labuhan Haji Barat,” demikian tandasnya.

sumber : diliputnews.com

Tweet