LSM: Bubarkan BP2A

Banda Aceh - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh dan Gerakan Antikorupsi (GeRAK) Aceh mengeluarkan pernyataan bersama mendesak Pemerintah Aceh menghapus alokasi anggaran Rp 80 miliar dalam RAPBA 2014 untuk Badan Penguatan Perdamaian Aceh (BP2A) dan sekaligus membubarkan lembaga yang sebelumnya bernama Badan Reintegrasi Aceh (BRA) tersebut.
Pernyataan bersama itu dikeluarkan Koordinator KontraS Aceh
, Destika Gilang Lestari dan Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani, Minggu (5/1) menanggapi koreksi Mendagri terhadap alokasi anggaran Rp 80 miliar untuk BP2A dalam RAPBA 2014. Kedua LSM ini juga mendukung statemen yang dikeluarkan Direktur Koalisi NGO HAM Aceh, Zulfikar Muhammad sebagaimana dilansir Serambi edisi 4 Januari 2014 yang menduga pemberian dana hibah untuk BP2A bentuk pemborosan anggaran yang menjurus pada praktik pencucian uang.
Melalui pernyataan bersama yang diterima Serambi, Minggu (5/1), KontraS Aceh dan GeRAK Aceh menegaskan, jika dana Rp 80 miliaran itu tetap dipaksakan untuk BP2A maka bersifat ilegal dan berpotensi korupsi serta dapat merugikan keuangan negara.
Mengutip catatan Mendagri, KontraS dan GeRAK menyatakan, anggaran untuk BP2A telah mendapat koreksi sejak diusulkan tahun 2013 tapi anehnya tetap dilanjutkan. Karenanya, menurut KontraS dan GeRAK, dapat diduga bahwa pengusulan anggaran ini adalah pemaksaan kehendak dari penguasa dan diduga ada kepentingan besar dari alokasi anggaran untuk lembaga tersebut, terlebih sebagian besar pengurus pada lembaga ini adalah orang-orang yang memiliki hubungan dekat dan khusus dengan kepala pemerintahan Aceh saat ini.
KontraS dan GeRAK juga menanggapi pernyataan yang dikemukakan oleh Ketua BP2A, Mirza Ismail yang menyebutkan bahwa pelarangan (mengalokasikan anggaran) itu bisa memicu gejolak bagi korban konflik sebelumnya, yaitu mantan kombatan GAM, mantan tapol dan napol Aceh karena mereka tak mendapatkan hak seperti orang-orang bernasib sama, apalagi ada bantuan sebelumnya diduga tak tepat sasaran.
Pernyataan tersebut dinilai oleh KontraS maupun GeRAK terlalu mengada-ada dan patut diduga adalah bagian dari siklus upaya untuk provokasi, pada hal sebagaimana diketahui alokasi dana yang telah dilaksanakan oleh BRA saja tidak dapat dipertanggungjawabakan keabsahannya dan bahkan hasil audit menunjukan sebagian besar dana yang dikelola oleh BRA bermasalah, termasuk pendataan korban konflik sampai saat ini tidak kunjung selesai.
KontraS dan GeRAK Aceh juga memaparkan hasil analisa dan monitoring terhadap BRA yang menemukan fakta bahwa apa yang telah dilakukan pada masa BRA dahulu, baik kinerja maupun hasilnya tidak dapat diukur sama sekali dan bahkan sangat amburadul.
“Jadi, atas dasar dan fakta itulah lembaga BP2A juga harus dibubarkan termasuk anggaran yang sudah diusulkan agar dialihkan ke sektor lain yaitu program untuk menurunkan angka kemiskinan dan mengurangi pengangguran di Aceh,” demikian pernyataan KontraS dan GeRAK.

sumber : Serambi Indonesia

Tweet