 Pidie – Ketua Umum 
Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh (DPA-PA), Muzakkir Manaf menyatakan, 
partai yang dipimpinnya komit untuk mewujukan lapangan kerja dan 
menghilangkan penganguran di Aceh.
Pidie – Ketua Umum 
Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh (DPA-PA), Muzakkir Manaf menyatakan, 
partai yang dipimpinnya komit untuk mewujukan lapangan kerja dan 
menghilangkan penganguran di Aceh.
Hal itu diutarakan Muzakir Manaf atau 
yang akrab disapa Mualem saat temu ramah dengan seribuan kader PA di 
Bale Meusapat Ureung Pidie di Kota Sigli, Sabtu (01/03/2014).
Pertemuan itu dihadiri oleh rombongan 
pengurus DPA PA, pengurus PA se-Kabupaten Pidie, pengurus Komite 
Mahasiswa dan Pelajar Aceh (KMPA), Caleg PA untuk DPRK Pidie dan DPRA 
Dapil II, pengurus KPA, MUNA, dan sejumlah anggota DPRK Pidie dari 
Partai Aceh. Hadir juga dalam kesempatan itu unsur Muspida dan Camat 
se-Kabupaten Pidie serta sejumlah Caleg DPR RI dari Partai Gerindra.
Dalam kesempatan itu, Ketua DPA PA juga 
menyampaikan, sesama Caleg PA yang akan bertarung pada Pemilu Legislatif
 9 April mendatang, agar tidak saling menjatuhkan saat kampanye.
Mualem menambahkan, dalam Pemilu mendatang, Partai Aceh hanya berkoalisi dengan Partai Gerindra khusus untuk Caleg DPR RI.
Sementara Ketua DPW PA Pidie, Sarjani 
Abdullah, dalam sambutannya menyampaikan, pihaknya akan senantiasa patuh
 pada kebijakan dari pimpinan pusat Partai Aceh. “Kami komit untuk 
melaksanakan semua keputusan pimpinan. Kita tidak koalisi dengan partai 
nasional kecuali untuk DPR RI,” ujar Sarjani.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Komite 
Peralihan Aceh (KPA) Pidie, Tgk Muhammad, mengajak seluruh kader PA dan 
KPA di Pidie untuk memenangkan Pemilu 9 April 2014. Menurutnya, hanya 
Partai Aceh yang masih teguh mempertahankan MoU Helsinki.
“Harapan saya, Caleg DPRA dan DPRK Pidie
 yang akan maju dan terpilih nanti, untuk melakukan tugas- tugas seperti
 yang diamanahkan oleh partai,” kata Tgk Muhammad.
Sedangkan Caleg DPR RI dari Partai 
Gerindra, TA Khalid, dalam kesempatan itu menuturkan, PA wajib menang di
 Aceh. Menurutnya, jika parlemen tidak diisii oleh PA, maka sinkronisasi
 antara legislatif dan eksekutif akan sulit. Jika itu terjadi kata TA 
Khalid, maka dapat menghambat pembangunan Aceh.
sumber : atjehlink.com 
 ">
 ">










 





Tidak ada komentar:
Posting Komentar