Rubrik Droe Keu Droe :
Oleh Baharuddin Ibrahim
Warga Gp. Tumbo Baro Kuta Malaka, Aceh Besar.
SEJAK saya duduk di bangku Sekolah Rakyat (SR) pada dekade 1957 hingga
sampai di bangku SMP pada 1961, saya belum pernah mendengar nama Tgk
Chik Ditiro ditunjuk atau menjabat sebagai Wali Nanggroe.
Dalam
buku “Tarikh Aceh Nusantara” (HM Zainuddin, kelahiran Ndjong Pidie
1893), Wali Negara yang pertama ditunjuk oleh Radja Ali dan Radja
Ibrahim, kemudian Radja Ibrahim ditetapkan sebagai Wali Negara (Tarikh
Aceh hal. 87 cet. 1961). Kalaupun kita pernah membaca Wali nanggroe
seperti yang pernah dimuat koran Serambi, itu mungkin sebagian kecil
masyarakat yang tahu (keluarga dekat).
Bagi saya, baru kali ini
mendengar dan memvaca dengan ururan seperti yang tertera dalam koran
Serambi beberapa bulan lalu. Terlepas dari benar tidaknya informasi
tersebut perlu dipertanyakan sejauh mana orang yang berhak menjadi Wali
Nanggroe; Apa tugas dan siapa yang berhak menjadi Wali Nanggroe?
Wali Negara yang pernah ada di Aceh dulu yang ditunjuk oleh Radja Aceh
sbagai (setingkat) Gubernur, orangnya dari keturunan raja dan mengerti
seluk beluk adat dan agama Islam.

Oleh Baharuddin Ibrahim
Warga Gp. Tumbo Baro Kuta Malaka, Aceh Besar.
SEJAK saya duduk di bangku Sekolah Rakyat (SR) pada dekade 1957 hingga sampai di bangku SMP pada 1961, saya belum pernah mendengar nama Tgk Chik Ditiro ditunjuk atau menjabat sebagai Wali Nanggroe.
Dalam buku “Tarikh Aceh Nusantara” (HM Zainuddin, kelahiran Ndjong Pidie 1893), Wali Negara yang pertama ditunjuk oleh Radja Ali dan Radja Ibrahim, kemudian Radja Ibrahim ditetapkan sebagai Wali Negara (Tarikh Aceh hal. 87 cet. 1961). Kalaupun kita pernah membaca Wali nanggroe seperti yang pernah dimuat koran Serambi, itu mungkin sebagian kecil masyarakat yang tahu (keluarga dekat).
Bagi saya, baru kali ini mendengar dan memvaca dengan ururan seperti yang tertera dalam koran Serambi beberapa bulan lalu. Terlepas dari benar tidaknya informasi tersebut perlu dipertanyakan sejauh mana orang yang berhak menjadi Wali Nanggroe; Apa tugas dan siapa yang berhak menjadi Wali Nanggroe?
Wali Negara yang pernah ada di Aceh dulu yang ditunjuk oleh Radja Aceh sbagai (setingkat) Gubernur, orangnya dari keturunan raja dan mengerti seluk beluk adat dan agama Islam.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar