
Zaini Abdullah juga menampik
anggapan bahwa Pemerintah Aceh hanya mementingkan pembahasan bendera
Aceh ketimbang memperhaikan isu-isu kesejahteraan rakyat. “Isu
kesejahteraan rakyat tetap kita gaungkan dengan terus menjalakan
program-program yang berkaitan dengan penigkatan kesejahteraan. Namun,
Qanun Bendera Aceh juga harus tetap kita perjuangkan karena hal tersebut
merupakan amanah dari MoU Helsinki.”
Dalam acara tersebut, Gubernur
juga menyatakan tidak akan mengambil opsi referendum terkait dengan
Qanun Bendera Aceh karena menurutnya langkah dialog yang selama ini
diambil Pemerintah Aceh lebih efektif. “Walaupun belum membuahkan hasil
namun dari beberapa pertemuan sepertinya sudah hampir menemukan suatu
kesepakatan,” ujar mantan Menteri Luar Negeri GAM itu.
“Yang jelas, jika terus menghadapi deadlock,
maka sangat dimungkinkan untuk kembali menghadirkan pihak ketiga untuk
menengahi polemik yang berkaitan dengan Bendera Aceh ini,” ungkap Zaini.
Zaini Abdullah juga berharap
polemik Bendera Aceh tidak akan mengarah atau memicu konflik bersenjata.
“Kita semua tentu saja tidak mengharapkan permasalahan bendera ini
tidak berlarut-larut dan semoga saja Pemerintah Pusat segera menyetujui
Qanun Bendera Aceh,” pungkas Zaini Abdullah.
Acara Dinamika Politik yang
disiarkan secara langsung oleh stasiun televisi SJINews ini, dipandu
oleh preseter dan wartawan senior, Karni Ilyas dan dihadiri oleh
beberapa wartawan senior dan Pemimpin Redaksi dari beberapa media
nasional dan media lokal Aceh.
Setidaknya itulah yang terungkap dalam simulasi talkshow
yang dilperankan oleh para siswa Sekolah Jurnalisme Indonesia (SJI)
Tingkat Dasar Angkatan I yang digelar oleh Persatuan Wartawan Indonesia
(PWI) Pusat dan PWI Perwakilan Aceh di Sekretariat PWI Perwakilan Aceh
yang berada di kawasan Simpang Lima, Banda Aceh.
sumber : AtjehLink
Tidak ada komentar:
Posting Komentar